Aceh Timur – Alih-alih menjadi tempat berlindung yang aman setelah kehilangan tempat tinggal akibat banjir, barak Hunian Sementara (Huntara) di Desa Pante Kera, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, justru menjadi sumber penderitaan baru bagi para pengungsi.
Sudah enam bulan pascabencana berlalu, puluhan warga masih terkatung-katung akibat kondisi bangunan yang dinilai jauh dari kata layak huni.
Hasil investigasi di lapangan
menunjukkan potret buram proyek penanggulangan bencana yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut. Saat hujan deras mengguyur, air langsung masuk dan menggenangi lantai barak.
Tak hanya itu, kompleks Huntara ini dilaporkan masih gelap gulita karena belum tersentuh aliran listrik, memiliki atap yang bocor, hingga dinding bangunan yang sebagian sudah jebol sebelum sempat ditempati secara permanen.
Agus Suriadi, perwakilan dari Tim Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh, mengungkapkan bahwa rentetan fasilitas yang buruk ini membuat mayoritas warga enggan pindah.
”Saat hujan, air langsung menggenang di dalam karena posisi lantai terlalu rendah. Atapnya bocor, listriknya belum ada, bahkan dindingnya sudah ada yang rusak. Akibatnya, sekitar 70 persen masyarakat memilih bertahan di pengungsian mandiri dan belum berani menempati Huntara ini,” ujar Agus menirukan keluhan salah seorang warga terdampak.
Perencanaan yang Mengabaikan Aspek Ekologi
Kritik tajam mengalir dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon, Masri. Ia menilai BNPB dan pihak pelaksana proyek sama sekali tidak mempertimbangkan aspek ekologi serta kondisi geografis wilayah setempat dalam merencanakan pembangunan Huntara.
”Konstruksi lantai Huntara sangat tipis, hanya sekitar 4 sentimeter. Sementara posisinya dibangun di daerah rendah, bahkan tingginya hampir sama dengan lumpur di sekitar area. Wajar saja jika curah hujan tinggi, air langsung meluap ke dalam. Ini bukan tempat berlindung, ini menambah penderitaan,” kata Masri dengan nada kecewa.
Masri juga mempertanyakan efisiensi anggaran proyek tersebut. Dengan alokasi dana sebesar Rp 30 juta per unit, seharusnya korban banjir bisa mendapatkan hunian sementara yang representatif sembari menunggu pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
”Realisasinya sangat memprihatinkan, Dindingnya hanya terbuat dari material kalsiboard yang sangat tipis; tersenggol benda keras sedikit saja langsung pecah. Di siang hari, ruangan di dalamnya juga menjadi sangat panas dan pengap,” tambahnya, sembari menyoroti minimnya pengawasan yang memicu keterlambatan dan buruknya kualitas bangunan.
Tanggapan BNPB: Lempar Tanggung Jawab ke Vendor?
Saat dikonfirmasi mengenai sengkarut proyek Huntara di Simpang Jernih ini, pihak BNPB menyatakan akan segera mengevaluasi pekerjaan di lapangan melalui pihak ketiga selaku pelaksana proyek.
Pejabat BNPB, Pitoy, saat dihubungi melalui sambungan telepon mengaku sedang berada di luar daerah namun memastikan penanganan tengah berjalan di tingkat tim teknis.
”Persoalan itu akan diselesaikan terlebih dahulu dengan pihak vendor pelaksana dan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Saat ini saya masih di Jakarta, dan untuk wilayah Kecamatan Simpang Jernih saat ini sedang ditangani oleh tim di lapangan, ada Bang Evans,” jelas Pitoy.
Sementara itu, Evans, perwakilan tim BNPB yang ditunjuk untuk menangani wilayah Simpang Jernih, berjanji akan segera mengambil langkah taktis lintas sektoral guna mengatasi keluhan warga terdampak.
”Kami akan segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, pihak PLN untuk jaringan listrik, serta vendor pelaksana untuk memperbaiki kerusakan yang ada. Terima kasih atas masukannya,” tutur Evans memungkasi keterangannya.
Hingga berita ini diturunkan, puluhan kepala keluarga di Simpang Jernih masih menanti realisasi janji perbaikan tersebut, berteman ketidakpastian di tengah ancaman cuaca buruk yang sewaktu-waktu bisa kembali melanda.
