Banda Aceh – Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Aceh, Bukhari, S.H., menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), yang mempercayakan pembangunan 102 dayah secara swakelola kepada pimpinan pesantren. Pernyataan resmi ini disampaikan pada Rabu (22/07/2026).
Menurut Bukhari, kebijakan ini merupakan langkah strategis dan tepat sasaran dalam rangka memperkuat pendidikan dayah di Aceh sekaligus guna menggerakkan ekonomi umat.
“ Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh keputusan Bapak Gubernur Aceh Mualem. Memberikan kepercayaan pembangunan dayah langsung kepada pimpinan pesantren adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Bukhari dalam keterangan tertulisnya.
Bukhari juga mengapresiasi respons cepat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, beserta jajaran, khususnya Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sarpras), Lian Sofyan, yang langsung melakukan koordinasi dan pendataan terhadap 102 dayah penerima manfaat program tersebut.
“ Kepada Plt. Kadis Muhsin dan Kabid Lian Sofyan, langkah utama adalah memastikan program tersebut berjalan lancar. Jajaran dinas terkait harus hadir di tengah-tengah pimpinan dayah. Berikan bimtek, dampingi administrasi, dan kawal sampai tuntas,” harap Bukhari.
Bukhari menilai, selama ini banyak proyek pembangunan yang dikerjakan pihak ketiga atau kontraktor justru tidak sesuai dengan kebutuhan riil di dayah. Dengan sistem swakelola, dana dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh santri dan masyarakat sekitar pesantren.
“ Ini juga bentuk padat karya, di mana dana berputar di lingkungan dayah dan tenaga kerja diserap dari masyarakat sekitar. Sistem ini jauh lebih transparan serta bertanggung jawab, karena pimpinan dayah yang paling tahu apa yang dibutuhkan santrinya,” jelas Bukhari.
Namun demikian, LIN Aceh juga mengingatkan agar pelaksanaan swakelola ini tetap berjalan sesuai aturan. Bukhari meminta Dinas Pendidikan Dayah Aceh di bawah komando Plt. Kadis Muhsin dapat memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) administrasi dan keuangan kepada pimpinan dayah agar tidak bermasalah di kemudian hari.
“ Kami minta tiga hal kepada Dinas Dayah. Pertama, ada bimtek dan pendampingan yang serius. Kedua, proses pencairan anggaran jangan dipersulit dan tepat waktu. Ketiga, pengawasan harus ketat agar tidak ada penyimpangan,” ujarnya.
Bukhari menambahkan, pembangunan 102 dayah ini bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga membangun peradaban Aceh ke depan.
“ Kami yakin di bawah kepemimpinan Bapak Mualem dan kerja cepat jajaran Dinas Dayah Aceh, dayah-dayah di Aceh akan kembali menjadi pusat pendidikan, dakwah, dan ekonomi umat. Ini investasi jangka panjang untuk Aceh yang bermartabat,” tutup Bukhari, S.H.
